Mobil, News

Jokowi Beri Lampu Hijau Era Mobil Listrik di Indonesia

mobil listrik di Indonesia

Era mobil listrik di Indonesia telah mendapat lampu hijau dari Pemerintah RI (Republik Indonesia). Hal ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) terkait peraturan mobil listrik.

“Sudah, sudah, sudah. Sudah saya tanda tangani hari senin pagi,” kata Jokowi seperti dikutip dari CNNIndonesia.

Melalui kebijakan baru tersebut, Presiden ingin industri otomotif di Indonesia terpacu mengembangkan kultur mobil listrik di dalam negeri.

“Kita tahu 60 persen mobil listrik itu kuncinya ada di baterainya dan bahan untuk membuat baterai seperti kobalt, mangan dan lain-lainya, yang semuanya ada di negara kita. Strategi bisnis ini kita rancang agar nanti kita bisa mendahului dalam membangun industri mobil listrik yang kompetitif,” tutur Presiden melalui keterangan resminya.

mobil listrik di Indonesia

Baca juga

Kebijakan Pajak Segera Disusun

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan mengenai mobil listrik di Indonesia berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem yang terkait dua hal. Pertama, Perpres tentang penyediaan infrastruktur, research and development dan regulator.

Kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 yang terkait dengan sistem fiskal. Antara lain Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

“Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya pun jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40 persen lebih mahal daripada mobil biasa,” ujar Airlangga.

mobil listrik di Indonesia

Harus Orientasi Ekspor

Airlangga menuturkan, dalam Perpres terkait mobil listrik diatur juga Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang harus mencapai 35% pada tahun 2023. Hal itu juga memungkinkan upaya ekspor otomotif nasional ke Australia.

“Karena dalam Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), ada persyaratan 40 persen TKDN, sehingga kami sinkronkan dengan fasilitas yang ada,” terangnya.

Guna mendorong pengembangan industri mobil listrik Tanah Air, pada tahap awal, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para pelaku industri otomotif untuk mengimpor dalam bentuk Completely Built Unit (CBU).

Baca juga

mobil listrik di Indonesia

Namun, dalam tiga tahun, industri diwajibkan harus memenuhi peraturan TKDN. Kuota impor CBU mobil listrik bergantung kepada investasi dari principal kendaraan tersebut.

Jadi, keringanan untuk impor hanya diberikan kepada pelaku industri yang sudah berkomitmen untuk melakukan investasi kendaraan listrik di Indonesia.

“Setidaknya saat ini ada tiga principal yang sudah menyatakan komitmennya berinvestasi untuk industri electric vehicle di Tanah Air. Para principal tersebut menargetkan mulai berinvestasi di dalam negeri pada 2022,” tukasnya.

Related Posts

Tinggalkan Balasan