Mobil, News

Berapa Harga Mobil Baru Menteri Jokowi?

Pemerintah telah resmi membekali kendaraan dinas baru untuk menteri dan pejabat negara setingkat menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

Jenis mobil baru yang terpilih menemani para menteri bertugas itu adalah Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.

Mobil ini dipilih berdasarkan hasil lelang tender yang dimenangkan oleh PT Astra International Tbk-TSO (Toyota Sales Operation) dengan harga penawaran paling murah Rp147.23 miliar.

Adapun jumlah pengadaan mobil baru yang disiapkan sebanyak 101 unit, dengan total anggaran sebesar Rp152.540.300.000. Kawan Parjo bisa menebak berapa harganya?

Jika dihitung berdasarkan pembagian, maka harga per unit Toyota Crown 2.5 HV G-Executive berkisar Rp1,45 miliar.

Sayangnya pihak Astra masih enggan buka suara soal harga pasti untuk mobil para menteri Jokowi tersebut. Harga rata-ratanya pun belum diketahui apakah on the road atau off the road.

Baca juga

Namun, bila merujuk banderol Toyota Crown 2.5 HV G-Executive di Jepang, harganya memang terpaut jauh lantaran belum memperhitungkan biaya impor seperti bea masuk, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan sebagainya.

Mengutip detikcom dari  laman resmi Toyota, calon mobil baru menteri ini ditawarkan dalam tiga pilihan mesin dengan harga beragam.

Antara lain 2.0 L turbo berpenggerak roda belakang, 2.5 L berteknologi Dynamic Force Engine Hybrid System dengan pilihan tenaga penggerak roda belakang dan 4WD, serta 3.5 L V6 Multi-stage Hybrid System berpenggerak roda belakang.

Untuk varian mesin 2.0 L turbo, Toyota membanderol seharga 4.602.200-5.594.400 yen. Jika dirupiahkan harganya di kisaran Rp623-758 juta.

Kemudian pada model 2.5 L bermesin hybrid, tipe G-Executive harganya 6.323.400 yen atau setara Rp859 jutaan.

Adapun tipe serupa yang menggendong mesin 3.5 L hybrid, dibanderol lebih mahal yakni 7.187.400 yen atau mencapai Rp974 jutaan.

Baca juga

Alasan Harga Tinggi

Pemerintah memang tak sembarangan memilih mobil untuk menteri dan yang setingkatnya. Para pejabat negara sekelas menteri akan mendapat jatah maksimal dua unit mobil dinas.

Hal itu mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 577/KM.6/2017 tentang Modul Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara untuk Penyesuaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

Standar mobil yang dianggap paling cocok yaitu sedan bermesin 3.500 cc enam silinder atau SUV 3.500 cc enam silinder.

Related Posts

Tinggalkan Balasan