Mobil, News

12 Kendaraan Bebas Ganjil Genap, Taksi Online Gugur

taksi online ganjil genap

Dari 12 kendaraan yang diberi keringanan bebas ganjil-genap, rencana taksi online untuk mendapat pengecualian serupa mesti gugur.

Sebagaimana disampaikan Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo (10/9/2019), setelah mengkaji seluruh legal aspek taksi online, Pemprov DKI justru tidak boleh memberi penandaan dengan stiker khusus layaknya mobil yang dipakai difabel.

Baca juga

Taksi Online Serupa Mobil Pribadi

Alasannya karena taksi online tak memiliki ketetapan hukum. Baik itu dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan, dan bahkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Seluruhnya tidak mengatur penandaan operasional dan identitas bagi taksi online sebagai angkutan sewa khusus.

Pemahaman mudahnya, kata Syafrin, apabila taksi online diberi pengecualian ganjil-genap, maka sama saja pihak kepolisian memberi pengecualian juga buat kendaraan pribadi.

Bagaimanapun, antara mobil pribadi dan taksi online memiliki identitas sama. Pelatnya pun sama hitam dan tidak ada penanda khusus bahwa keduanya angkutan sewa.

Yang Keberatan Bisa Lapor

Mulai Senin (9/9), sesuai Pergub 88 tahun 2019, perluasan pembatasan kendaraan ganjil genap beserta ketentuannya sudah diberlakukan. Artinya, secara yuridis sesuatu yang sudah diundangkan haruslah dilaksanakan.

Kendati demikian, kata Budiyanto, pengamat masalah transportasi dan lalu-lintas, andai ada pengendara taksi online yang keberatan tetap bisa melapor dengan menempuh jalur hukum.

Tepatnya dengan melakukan uji materi ke MA.

Nah, jika setelah dikaji MA ditemukan bahwa Pergub itu bertentangan dengan UU atau belum akomodatif, maka bisa saja dibatalkan atau setidaknya dibuat perubahan.

Baca juga

12 Kendaraan “Sakti”

Terkait 12 kendaraan sakti yang diberi pengecualian, satu-satunya yang menggunakan penanda stiker khusus bebas ganjil genap adalah kendaraan bagi difabel. Kendaraan ini bisa dikemudikan langsung oleh difabel, atau sekadar mengangkut difabel.

Lalu untuk 11 kendaraan lainnya, yaitu sepeda motor, mobil ambulans dan pemadam kebakaran, Angkutan umum dengan plat kuning, mobil pertolongan kecelakaan lalu lintas, dan mobil listrik.

Kemudian ada angkutan barang khusus semisal truk BBM dan bahan bakar gas, mobil presiden atau pimpinan lembaga tinggi negara lainnya, mobil berplat dinas TNI dan Polri, serta mobil pejabat negara asing atau lembaga internasional sebagai tamu negara,

Terakhir yakni kendaraan dengan kepentingan tertentu berdasarkan izin Polri, misalnya mobil pengangkut uang dan sebagainya. (oya/man)

Related Posts

Tinggalkan Balasan