Mobil, Motor, News

Kenaikan Pajak Kendaraan DKI Paling Cepat Bulan Depan

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal menaikkan pajak Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 2,5 persen bakal segera terealisasi. Paling cepat Bulan Oktober mendatang.

Seperti kita tahu, Bulan Agustus lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta telah mengesahkan raperda untuk dasar kenaikan BBN-KB.

Dengan adanya kenaikan tersebut, maka tarif BBN-KB pertama mobil atau motor yang sebelumnya 10 persen, akan berubah menjadi 12,5 persen.

Baca juga

Perda Masih Dibahas

Terkait progresnya. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin, mengatakan Peraturan daerah (Perda) saat ini masih dalam tahapan pembahasan.

Apabila isi Perda sudah selesai dievaluasi oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri), maka undang-undangnya akan segera dibuat.

Namun, Faisal kesulitan memberikan jawaban pasti terkait kapan evaluasi Perda tersebut benar-benar rampung.

Yang jelas, kata dia, bila evaluasi selesai dan undang-undang bisa dibuat akhir bulan ini, maka tarif baru kenaikan pajak bisa secepatnya diterapkan Oktober mendatang.

“Kita juga masih menunggu, kalau bisa secepatnya,” ujar Faisal.

Tujuan Kenaikan

Lebih jauh, adanya kenaikan pajak BBN 1 ini salah satunya agar terjadi keseimbangan tarif antarwilayah se Jawa Bali.

Sebab selama ini cuma DKI Jakarta yang masih menerapkan pajak 10 persen, sedangkan kota lain seperti Jawa Barat sudah lebih dulu naik menjadi 12,5 persen.

Tujuan lain, tentu untuk menambah penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Apalagi jika melihat jumlah nominal uang dari pajak BBNKB, maka pajak kendaraan bermotor Jakarta sebetulnya menjadi andalan pemprov untuk mengisi dompet.

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar Jakarta sejak tahun 2011-2015 selalu nomor wahid terhadap PAD.

Sebagai gambaran, target pemasukan pajak BBNKB Jakarta tahun 2017 adalah sebesar Rp5 triliun.

Baca juga

Demi Kelancaran Lalu Lintas

Namun, sebagaimana pernah ditekankan Faisal pada 2018, kenaikan ini bukan hanya untuk jumlah PAD, melainkan demi kelancaran lalu lintas.

Kenaikan tarif bisa memengaruhi harga jual kendaraan,sekaligus membuat masyarakat mengurungkan niat membeli kendaraan baru lantaran harganya semakin tinggi.

Berikutnya, hal itu diharapkan bisa mengatasi kemacetan di Ibu kota dengan menekan jumlah kendaraan bermotor. Dan pastinya dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Jakarta.

Salah satunya, agar publik beralih menggunakan transportasi umum dalam melakukan aktivitas sehari-hari, terutama setelah Mass Rapid Transit (MRT) beroperasi. (oya/man)

Related Posts

Tinggalkan Balasan