Mobil, Motor, News

Segera Muncul Versi Online, Apa Itu Pajak Progresif?

pajak progresif

Dalam waktu dekat, Kawan Parjo yang ingin menghentikan pembiayaan pajak progresif kendaraan gak perlu repot-repot lagi datang ke Samsat.

Pasalnya, pemblokiran STNK dan lapor jual kendaraan nantinya bakal lebih mudah diurus hanya lewat aplikasi online.

Apa Itu Pajak Progresif?

Pajak progresif dikenakan kepada setiap orang yang namanya terdaftar memiliki kendaraan mobil ataupun sepeda motor lebih dari satu. Bahkan untuk kepemilikan Kartu Keluarga (KK) yang sama.

Ditetapkannya pajak ini bertujuan mengurangi minat masyarakat untuk membeli kendaraan lebih dari satu, sehingga beralih menggunakan transportasi umum.

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, pemilik bakal otomatis terkena pajak progresif jika lebih dari satu kendaraan yang dimilikinya menggunakan nama dan alamat yang sama.

“Setiap wilayah berbeda-beda, dan yang berlaku di DKI Jakarta seperti ini, jadi kami imbau hanya punya satu mobil dan satu motor saja,” ucap Kepala BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) DKI Jakarta Faisal Safrudin.

Baca juga

Biaya Pajak Progresif

Tarif pajak progresif disesuaikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) kendaraan. DPP ditentukan oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah dengan melihat harga pasaran kendaraan dan hal-hal yang mengurangi nilai kendaraan tersebut.

Dengan kata lain, besaran pajak progresif tergantung wilayah pendaftar.

Ketentuan tarifnya mengacu pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Tarif pajak progresif kendaraan yang dikenakan untuk kepemilikan pertama sebesar dua persen. Lalu, untuk kepemilikan ketiga dan seterusnya naik 0,5 persen.

Sementara pajak progresif maksimal yang dikenakan adalah 10 persen, terhitung dari kepemilikan ke-17 dan seterusnya.

Letak Pajak Progresif di STNK

Bagi yang belum tahu letak pajak progresif bisa dilihat melalui kode-kode tertentu yang tertera di STNK. Pada STNK, cari halaman Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/ BBN-KB dan SWDKLLJ yang umumnya berwarna cokelat.

Nah, di bagian kiri bawahnya ada tiga angka yang menjelaskan kendaraan itu kepemilikan ke berapa. Itulah tanda pajak progresif.

foto: Kompas Otomotif

Misal, bila tertera kode angka 001, artinya kendaraan tersebut adalah yang pertama, dan dikenakan pajak 2 persen dari DPP.

Lalu, jika tertera angka 002, 003, dan seterusnya, artinya kendaraan tersebut dikenakan pajak progresif untuk kepemilikan ke-2, ke-3, dan seterusnya.

Menghentikan Pajak Progresif

Pajak progresif bisa dihentikan atau dihapus hanya jika kendaraan yang dimiliki sebelumnya sudah dijual atau alih kepemilikan.

Sebab itu, BPRD mengimbau sekaligus mewajibkan masyarakat segera melaporkan perubahan status kendaraannya serta melakukan pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) begitu kendaraan tak lagi di tangan.

Sayangnya, banyak yang kesulitan mengurus pelaporan maupun pemblokiran tersebut karena sistem yang berlaku saat ini masih secara manual dengan datang langsung ke Samsat.

Prosedur Penghentian

Meski begitu, menurut Kepala Sub Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Kasubdit Regident) Polda Metro Jaya AKBP Sumardji, prosedur penghentian pajak progresif sebetulnya mudah dan cepat. Hanya beberapa menit tergantung kelengkapan dokumen yang dibawa.

Pertama, untuk memblokir STNK pemilik hanya perlu menyediakan pernyataan penjualan kendaraan bermaterai dan melampirkan foto kopi STNK serta Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Jika fotokopi STNK gak ada, cukup sertakan nomor polisi dan jenis kendaraan, berikut KTP yang sesuai dengan STNK dan surat pernyataan.

Kedua, bawa surat pernyataan dan kelengkapan tadi dengan mendatangi Samsat terdekat agar petugas bisa melakukan pemblokiran dan memandu untuk proses balik nama.

Baca juga

Versi Online Bakal Mempermudah

Maka itu, kehadiran aplikasi online tentu semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak progresif.

Apalagi pembayaran  pajak PKB kendaraan dan pengesahannya pun sudah lebih dulu online menggunakan aplikasi Samolnas.

Terkait peluncuran aplikasi blokir kendaraan ini, Faisal menyatakan pihak BPRD sudah merampungkan persiapan aplikasi, dan tinggal menunggu dibuat peraturannya saja. (oya/man)

)

Related Posts

Leave a Reply